Keamanan siber adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital yang bertujuan mencuri, mengubah, atau merusak informasi. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, BSSN memantau lalu lintas jaringan internet selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Dalam hitungan milidetik, sistem ini mampu mendeteksi anomali atau kejanggalan yang menandakan adanya potensi serangan.

Tren serangan siber di Indonesia terus meningkat tajam. BSSN mencatat 370,02 juta anomali trafik pada 2022, lalu naik menjadi 403 juta serangan pada 2023. Lonjakan paling besar terjadi pada 2025, ketika jumlah serangan menembus 5,5 miliar, atau melonjak tujuh kali lipat (714 persen) dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020–2024. Sebagian besar serangan ini berbentuk perangkat perusak. Pada 2025, sebanyak 93,78 persen anomali trafik nasional berasal dari malware. Bahkan, dunia usaha di Indonesia diperkirakan menghadapi sekitar 182 serangan siber setiap detik.

Salah satu insiden paling serius terjadi pada Juni 2024, ketika ransomware bernama Brain Cipher—pengembangan dari LockBit 3.0—menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Serangan ini melumpuhkan layanan keimigrasian di sejumlah bandara besar, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Data yang terkunci dipastikan tidak dapat dipulihkan dan berisiko menimbulkan kebocoran data pribadi warga.

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 46 mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam apabila terjadi kebocoran data.

*Disadur dari Kompas.com