Pada peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor penangkapan ikan. Ratifikasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Langkah ini menjadi penanda bahwa perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia menggantungkan sebagian penghidupan rakyatnya pada laut. Jutaan orang bekerja sebagai nelayan maupun awak kapal, baik di perairan dalam negeri maupun di atas kapal-kapal milik asing. Akan tetapi, selama bertahun-tahun sektor perikanan kerap luput dari perlindungan yang memadai. Banyak awak kapal bekerja tanpa perjanjian tertulis, menghadapi jam kerja yang panjang, menerima upah yang tidak menentu, serta berisiko mengalami kecelakaan di tengah laut tanpa jaminan keselamatan yang jelas.

Melalui konvensi tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah standar internasional yang harus dipenuhi. Pemilik kapal dan pelaku usaha penangkapan ikan wajib memastikan batas usia minimum serta kondisi kesehatan awak sebelum mereka mulai bekerja. Setiap pekerja juga berhak memperoleh perjanjian kerja tertulis yang memberikan kepastian hukum atas hak-hak mereka, mencakup keselamatan kerja, jaminan sosial, dan kepastian pekerjaan. Dengan demikian, awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal asing pun memperoleh dasar hukum yang lebih kuat ketika menuntut haknya.

Meskipun demikian, ratifikasi semata tidak cukup tanpa pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Pemerintah masih perlu menyusun peraturan turunan, menyediakan mekanisme pengaduan, serta memperkuat pengawasan agar perlindungan benar-benar dirasakan oleh nelayan, termasuk mereka yang berada di wilayah pesisir terpencil. Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap standar perburuhan global sekaligus menghormati martabat para pekerja yang selama ini menopang ketahanan pangan dan ekonomi kelautan bangsa. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut akan diukur dari seberapa nyata kesejahteraan yang dirasakan oleh nelayan di lapangan.

*Disadur dari Kompas.com