Indonesia menempatkan kecerdasan artifisial sebagai salah satu tumpuan pembangunan nasional pada dekade mendatang. Sejak meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 pada bulan Agustus 2020, pemerintah menetapkan target yang ambisius, yaitu menjadikan negara ini sebagai salah satu pemimpin teknologi di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2045. Strategi tersebut tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang kesiapan manusia dan kelembagaan yang mendukungnya.

Dokumen strategi nasional itu memusatkan perhatian pada lima sektor prioritas, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan penyiapan talenta, mobilitas kota cerdas, serta ketahanan pangan. Melalui kelima bidang ini, pemerintah berharap kecerdasan artifisial dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyiapan talenta digital dinilai paling mendesak karena keberhasilan teknologi pada akhirnya bergantung pada sumber daya manusia yang menguasainya. Tanpa tenaga ahli yang memadai, investasi pada perangkat dan infrastruktur yang canggih tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Sebagai wujud kepemimpinan di kawasan, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASOCIO Digital AI Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 hingga 31 Juli 2026 di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan kalangan akademisi untuk memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik. Pemerintah meyakini pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat menggerakkan tiga pilar pertumbuhan baru, yaitu ekonomi digital, industri semikonduktor, dan teknologi maju untuk daya saing industri nasional. Sejumlah kajian bahkan memperkirakan potensi pasar kecerdasan artifisial di Indonesia mencapai Rp 4.106 triliun.

Meskipun demikian, jalan menuju cita-cita itu tidaklah ringan. Indonesia masih perlu menyusun kerangka etika yang jelas, memperkuat keamanan data, serta membangun infrastruktur digital yang merata hingga ke daerah terpencil. Kesenjangan akses terhadap internet dan listrik di sejumlah pulau masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi lebih dahulu. Tanpa tata kelola yang matang, percepatan teknologi justru berisiko memperlebar kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi kunci agar kecerdasan artifisial benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat.

*Disadur dari Kompas.com