【インドネシア語 精読】ニッケル川下化の記事を全文12文、一文ずつ読み解く

Kebijakan hilirisasi mineral yang digencarkan Pemerintah dalam lima tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah sebagaimana yang dijanjikan kepada perekonomian nasional.

Larangan ekspor bijih nikel mentah yang diberlakukan sejak tahun 2020 memang berhasil menarik derasnya investasi asing untuk membangun smelter di sejumlah kawasan industri, terutama di Sulawesi. Namun, anjloknya harga nikel dunia belakangan ini membuat marjin keuntungan industri pengolahan tergerus.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, ketergantungan pada satu komoditas dan satu negara tujuan ekspor merupakan kerentanan yang tidak bisa diabaikan. Pasalnya, lebih dari separuh produk olahan nikel Indonesia diserap oleh pasar Tiongkok.

Kendati demikian, Kementerian Investasi berkukuh bahwa hilirisasi tetap menjadi tulang punggung transformasi ekonomi karena mampu melipatgandakan nilai ekspor dibandingkan dengan era penjualan bahan mentah.

Di sisi lain, ikhtiar Pemerintah untuk merangkul investor dari negara Barat guna mengurangi ketimpangan tersebut masih terganjal persoalan tata kelola lingkungan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menuding aktivitas smelter di kawasan itu memperburuk kualitas udara dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Tuntutan agar perusahaan menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat pun kian menguat.

Meskipun demikian, harapan agar hilirisasi merambah komoditas lain, seperti bauksit dan tembaga, belum pupus. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan sejumlah smelter tembaga dalam dua tahun mendatang.

Yang menjadi pertanyaan kini adalah sejauh mana kebijakan tersebut sanggup bertahan di tengah gejolak harga komoditas global yang sulit diramalkan.