Swasembada beras adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan beras rakyatnya dari hasil produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Menurut definisi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, sebuah negara dianggap swasembada apabila mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan jumlah impor maksimum sepuluh persen dari total kebutuhan. Sebagai negara dengan beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk, swasembada beras menjadi bagian penting dari ketahanan pangan nasional sekaligus simbol kedaulatan bangsa.

Indonesia pertama kali mencapai swasembada beras pada tahun 1984, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Keberhasilan itu diraih melalui program Revolusi Hijau yang menerapkan Panca Usaha Tani, yaitu lima upaya peningkatan hasil pertanian. Lima komponen tersebut adalah penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan berimbang, pengairan atau irigasi yang teratur, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Atas pencapaian itu, Indonesia menerima penghargaan dari FAO pada tahun 1985. Pada masa itu produksi beras mencapai sekitar 27 juta ton, sementara konsumsi nasional sebesar 25 juta ton, sehingga Indonesia bahkan menyumbang 100.000 ton beras untuk korban kelaparan di beberapa negara Afrika.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kembali mencapai swasembada beras. Produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,6 juta ton, naik sekitar 4 juta ton dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 30,6 juta ton. Produksi padi pun mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, atau naik 13,29 persen. Hingga pertengahan tahun 2026, cadangan beras pemerintah menembus 5,37 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah tercatat tiga kali mencapai swasembada beras sejak tahun 1984.

*Disadur dari Kompas.com