Indonesia dikenal sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Akan tetapi, selama puluhan tahun negara ini hanya mengekspor bijih mentah, yaitu batuan tambang yang belum diolah, sehingga keuntungannya relatif kecil. Untuk mengubah keadaan itu, pemerintah menempuh kebijakan hilirisasi. Hilirisasi adalah upaya mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang bernilai lebih tinggi di dalam negeri. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah dan mewajibkan pengolahannya di smelter, yaitu fasilitas peleburan dan pemurnian logam.

Kebijakan tersebut menghasilkan nilai tambah yang besar. Ketika bijih nikel diolah menjadi feronikel, nilainya dapat naik sekitar sepuluh kali lipat; apabila feronikel diproses lagi menjadi baja nirkarat, nilainya bisa meningkat hingga sembilan belas kali lipat. Dengan kata lain, semakin panjang rantai pengolahannya, semakin besar nilai tambah yang tetap tinggal di dalam negeri. Dampaknya tampak pada ekspor: nilai ekspor nikel dan produk turunannya melonjak 60,88 persen pada periode Januari–Mei 2026 hingga mencapai 5,41 miliar dolar Amerika Serikat. Kini industri pengolahan menyumbang sekitar 82 persen dari seluruh ekspor nasional.

Peta investasi pun mulai bergeser. Pada triwulan kedua tahun 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah, atau hampir tiga puluh persen dari total investasi nasional. Untuk pertama kalinya, bauksit, bahan baku aluminium, menggeser nikel sebagai penyumbang investasi terbesar. Investasi hilirisasi bauksit melonjak 193 persen menjadi 40,1 triliun rupiah karena banyak smelter baru dibangun.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Sebagian besar produk yang dihasilkan masih berupa barang setengah jadi, bukan produk akhir yang paling bernilai. Akibatnya, sebagian nilai tambah justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi barang jadi. Para ekonom menilai Indonesia perlu memperkuat industri lanjutan agar seluruh manfaat hilirisasi benar-benar dirasakan di dalam negeri.