Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang mulai diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem ini dirancang untuk menghapus label “sekolah favorit” sekaligus mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Prinsip utamanya cukup sederhana: calon murid diterima di sekolah negeri berdasarkan jarak tempat tinggal, bukan semata-mata nilai ujian. Dengan cara itu, anak yang rumahnya paling dekat dengan sekolah memiliki peluang paling besar untuk diterima.

Dalam pelaksanaannya, kuota bangku sekolah dibagi ke dalam empat jalur. Jalur zonasi memperoleh porsi terbesar, yaitu paling sedikit 50 persen untuk jenjang SMP dan SMA, bahkan 70 persen untuk sekolah dasar. Jalur afirmasi menyediakan paling sedikit 15 persen kursi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Jalur perpindahan tugas orang tua dibatasi paling banyak 5 persen, sedangkan sisa kuota dialokasikan untuk jalur prestasi. Sebagai bukti domisili, orang tua wajib melampirkan kartu keluarga yang telah terbit paling singkat 1 tahun sebelum masa pendaftaran.

Meski bertujuan baik, sistem zonasi menuai beragam kritik di tengah masyarakat. Sejumlah orang tua terbukti memalsukan kartu keluarga atau menumpang alamat kerabat agar anaknya masuk zona sekolah unggulan. Di sisi lain, siswa berprestasi yang kebetulan tinggal jauh dari sekolah negeri justru merasa dirugikan. Berbagai persoalan itu mendorong pemerintah memperbaiki aturan main hampir setiap tahun.

Mulai tahun ajaran 2025/2026, pemerintah mengganti istilah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Istilah “zonasi” pun diubah menjadi “jalur domisili”, sementara kuota jalur afirmasi diperbesar supaya akses anak kurang mampu semakin luas. Walaupun namanya berganti, semangat pemerataan pendidikan yang adil tetap menjadi tujuan utamanya.