Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2026. Pada akhir Mei, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog menegaskan bahwa stok cadangan pangan pemerintah telah mencapai 5,38 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar sehingga masyarakat tidak perlu bimbang menghadapi gejolak harga maupun ketidakpastian pasokan. Pernyataan itu disampaikan untuk menenangkan kekhawatiran publik yang muncul akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Optimisme tersebut juga didukung oleh angka produksi. Produksi beras nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 34,7 juta ton, naik cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 30,3 juta ton. Badan Pangan Nasional memproyeksikan bahwa stok beras pada akhir 2026 berpotensi meningkat hingga 16 juta ton. Proyeksi itu dihitung dari stok awal sebesar 12,4 juta ton, ditambah produksi tahun berjalan, lalu dikurangi kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,1 juta ton.

Meskipun demikian, kemandirian pangan Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Sebagian besar kebutuhan pangan memang dipenuhi oleh produksi dalam negeri, dan menurut pemerintah hanya tiga komoditas yang masih sangat bergantung pada impor. Gandum, misalnya, seluruh kebutuhannya masih didatangkan dari luar negeri, sementara ketergantungan impor kedelai mencapai sekitar sembilan puluh persen dan bawang putih sekitar sembilan puluh lima persen. Kebutuhan gula pun masih dipenuhi dari impor sekitar enam puluh persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa swasembada beras tidak serta-merta berarti kemandirian pangan secara menyeluruh.

Untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan, pemerintah menekankan penguatan di seluruh rantai pangan, mulai dari produksi di tingkat petani, penanganan pascapanen, hingga distribusi sampai ke pasar agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau. Tantangan terbesarnya adalah menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketika rupiah melemah, harga pangan menjadi lebih rentan naik, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

*Disadur dari Kompas.com