Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpijak pada tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan bersifat sentralistik sehingga sebagian besar kewenangan terpusat di Jakarta. Setelah Reformasi tahun 1998, tuntutan akan pemerataan dan demokrasi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001. Undang-undang itu kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan akhirnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku hingga kini.

Tidak semua urusan diserahkan kepada daerah. Ada enam urusan yang tetap menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial diserahkan kepada daerah. Untuk membiayai pembangunan, daerah menerima dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Saat ini Indonesia terbagi atas 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota. Beberapa daerah memiliki status istimewa atau otonomi khusus, antara lain Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sejak tahun 2005, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

*Disadur dari Kompas.com